Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengucapkan selamat milad ke-108 kepada Persyarikatan Muhammadiyah yang jatuh pada 18 November ini. Menurut Jokokwi, usia ke-108 ini, telah diisi Muhammadiyah dengan banyak karya dan kontribusi. Dengan pengabdian yang ikhlas dan sungguh-sungguh yang semakin kuat dan kokoh bersama waktu. "Untuk itu, atas nama masyarakat, bangsa, dan negara saya WawasanNusantara n Merupakan : cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang dirinya (yg bhineka) dan lingkungan geografinya yang berwujud negara kepulauan, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bertujuan utk mewujudkan persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional dan turut serta menciptakan perdamaian dunia dalam rangka pencapaian tujuan nasional. HTmengungkapkan, Perindo merupakan partai inklusif yang terbuka bagi yang ingin berjuang bersama untuk kesejahteraan Indonesia.HT melantik Dr Heri Budianto sebagai Ketua Bidang Politik dan Kebijakan Publik DPP Partai Perindo serta Koordinator Juru Bicara di Kantor DPP Partai Perindo, Jalan Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28 Jadi 5 arti penting persatuan dan kesatuan adalah. Untuk Mewujudkan Cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan persatuan dan kesatuan adalah untuk mewujukan cita-cita bersama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang didasari oleh empat hal yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 alenia keempat, yaitu: ØJiwa ikhlas beramal, rela berjuang dan berkorban. Dalam buku Dharma Pusaka 45, menguraikan tentang nilai - nilai dan prinsip - prinsip 1945 yang penting diwariskan kepada generasi penerus. yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, perdamaian abadi dan Teruskanlahberamal dan dekatkan diri kepada-Nya agar kita tidak berasa bersendirian. Ingatlah bahawa istiqamah adalah kunci kejayaan dalam kehidupan. Semangat Berjuang Dan Positif . Khutbah Aidiladha 1441H - Memupuk Kerohanian Pada Saat Krisis. Agama Menjana Harapan Dan Kesejahteraan. Sifat Kemaafan Dan Keihsanan Terhadap Insan . NilaiNilai Kemanusiaan - Pondasi Kedamaian Dunia. Pada tanggal 17 Oktober 2016, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Pemimpin Dunia Jamaah Muslim Ahmadiyah menyampaikan pidato bersejarah di acara sambutan khusus di Parlemen Nasional Kanada di Ottawa, ibu kota Kanada. Review of Religions dengan senang hati untuk menyajikan pidato lengkap di bawah ini NUKLIRUNTUK PERDAMAIAN DAN KESEJAHTERAAN. 1,558 likes · 1 talking about this. FORUM DISKUSI DAN BERBAGI INFORMASI TERKAIT DENGAN KEGIATAN KETENAGANUKLIRANNUKLIR UNTUK PERDAMAIAN DAN KESEJAHTERAAN Z9s4lJ. JAKARTA - Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir mengingatkan bangsa Indonesia untuk selalu mengamalkan nilai-nilai keagamaan dalam bingkai teologi dan praktik kehidupan berbangsa dan itu disampaikan Haedar dalam buka puasa bersama di Gedung PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Selasa 28/5/2019. "Saya ingin mengingatkan kita sama-sama mengaji sore hari ini 10 sifat Muhammadiyah dalam kepribadian," kata 10 sifat Muhammadiyah dalam kepribadian yang dibacakan Haedar1. Kepribadian Muhammadiyah itu beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Menciptakan perdamaian itu tidak gampang karena tidak sedikit gangguannya. Bikin damai itu susah tapi bikin rusuh itu gampang. Apalagi yang tidak bertanggungjawab. 2. Memperbanyak kawan dan mengamalkan ukuwah islamiyah. Jadi lawan itu harus sedikit mungkin, kalau bisa tidak ada. Satu lawan saja susah sekali, tapi banyak kawan ini yang penting. Mengamalkan ukhuwah islamiyah dalam Lapang dada, luas pandangan, dengan memegang teguh ajaran islam. Lapang dada itu lapang hati. Ajaran sadar, syukur, dan lain sebagainya itu Bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Muhammadiyah memang betul sejaknya bukan organisasi politik, tapi agama dan kemasyarakatan. Yang keagamaan harus terus agar Mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan serta dasar dan falsafah negara yang sah. 6. Amar m'ruf nahi mungkar dan jadi contoh teladan yang Aktif dalam perkembangan masyarakat dengan masuk islah dan pembangunan sesuai ajaran Islam. Terus membawa Kerja sama dengan golongan Islam manapun juga dalam berusaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam, serta membela Membantu pemerintah serta bekerjasama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT. Kita dukung, yang keliru kita beri masukan dan kritik dengan cara Muhammadiyah. Jadi kita selalu biasa saja dengan pemerintah, sejak dulu juga begitu, jadi jangan dibawa seakan Muhammadiyah Bersifat adil serta korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana"Jadi ini prinsip-prinsip Muhammadiyah yang kami pegangi dan kami pedomani. Di sana-sini masih ada kekurangan tentu PP juga menyadari dan tugas kita memperbaiki. Nah mudah-mudahan kita semua seksama dan insyallah di bulan Ramadhan ini kita semakin dewasa," pungkasnya.maf Jakarta ANTARA - Dalam percaturan internasional, Indonesia semakin mengukuhkan perannya untuk membawa perubahan dunia ke arah yang lebih baik dengan mengedepankan perdamaian, stabilitas kawasan dan membangun kerja sama saling menguntungkan dan berupaya mempengaruhi tatanan global untuk dunia yang lebih baik, Indonesia juga menyisipkan kepentingan domestik dalam kebijakan politik luar negerinya, untuk meningkatkan kemakmuran memainkan peran politiknya, Indonesia sebagai negara kekuatan menengah memiliki ruang untuk melakukan manuver-manuver saat menghadapi negara juga Presiden Korsel Moon Jae-in janjikan dorongan akhir untuk perdamaian dengan KorutHal itu dikarenakan Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi besar dari sejumlah aspek, antara lain geografi, penduduk, ekonomi dan militer. Selain itu, Indonesia juga terus memperkuat perannya di tingkat regional dan kekuatan menengah middle power merupakan negara yang berada pada bagian tengah hirarki, sehingga mempunyai kemampuan mempengaruhi yang moderat, yaitu lebih rendah dari negara-negara berkekuatan besar great power, tetapi berada di atas negara-negara small geografi, Indonesia mempunyai posisi strategis dalam geopolitik dan geoekonomi global. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang berada di antara dua samudera, yakni Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, dan dua benua, yaitu Asia dan sebagai wilayah yang terluas di Asia Tenggara dan kaya akan sumber daya alam, Indonesia juga dilalui jalur pelayaran perdagangan internasional, yakni Selat Malaka, Sunda, Makassar dan Lombok. Kekuatan itu menjadi salah satu modal Indonesia menjadi negara kekuatan menengah yang dipandang di pentas samping itu, Prof riset Ganewati Wuryandari di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN yang memiliki kepakaran di bidang hubungan internasional mengatakan, tingginya keterlibatan Indonesia dalam kancah global karena Indonesia menyandang berbagai peran internasional yang diaktualisasikan ke dalam pelbagai kebijakan luar negeri."Negara kekuatan menengah bukan semata policy takers, melainkan juga dapat berperan sebagai policy makers yang ikut berperan aktif dalam tatanan global politik internasional," orasi ilmiahnya tentang "Politik Luar Negeri Era Reformasi", Ganewati menyoroti kebangkitan Indonesia sebagai negara kekuatan menengah dalam percaturan regional dan global sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono SBY dan Joko Widodo Jokowi.Pada era kepemimpinan SBY sejak 2004, politik luar negeri bebas-aktif Indonesia dilakukan dengan pendekatan ke segala arah atau all-directions foreign policy, dibarengi dengan semangat menciptakan jutaan sahabat dan tidak ada satupun musuh million friends and zero enemies.Baca juga Wapres Ma'ruf Amin sebut Indonesia terus berperan ciptakan perdamaian negara muslimSBY memberikan penekanan pada pentingnya regionalisme dan multilateralisme, serta fokus membangun hubungan bilateral dengan negara-negara kunci di kawasan dalam bentuk kemitraan strategis dan kemitraan kemitraan bilateral dan internasional terjalin, di antaranya perjanjian bilateral pertahanan serta kesepakatan keamanan dan kemitraan dengan berbagai negara di dunia, termasuk dengan negara-negara besar, seperti Amerika Serikat, China, Jepang, Rusia dan India. Kemitraan strategis untuk kerja sama ekonomi melalui perjanjian perdagangan Indonesia dengan negara-negara mitra juga politik luar negeri Indonesia pada pemerintahan Jokowi cenderung menggunakan pendekatan yang lebih pragmatis, yakni membawa keuntungan domestik dan memperkuat kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia, serta menekankan identitas Indonesia sebagai negara kepulauan, dan sebagai Poros Maritim orasi ilmiah Ganewati, Jokowi mengaitkan kemitraan antarnegara dan global dengan kepentingan nasional dan kepentingan bersama dengan negara mitra, yaitu isu-isu yang terkait dengan keamanan, keselamatan dan pembangunan pemerintahannya, Jokowi semakin memperkuat kemitraan strategis dan komprehensif serta mampu lebih mempererat hubungan baik secara bilateral dengan negara-negara kunci di kawasan, seperti Jepang, China, dan India, sekaligus menarik manfaat dari persaingan di antara izin pembangunan industri perikanan di enam pulau terluar Sabang, Natuna, Morotai, Saumlaki, Moa, dan Biak ke Jepang, izin pembangunan pelabuhan di Sabang ke India, serta izin pembangunan kereta api cepat Bandung–Jakarta ke China, menjadi indikasi atas kemampuan Indonesia menentukan arah hubungan bilateral dengan negara-negara besar di kawasan untuk kepentingan ada orientasi politik luar negeri yang berbeda pada kedua pemerintahan, namun Jokowi dan SBY meletakkan pandangan sama tentang Indonesia sebagai negara kekuatan menengah serta berupaya membangun diplomasi kekuatan itu tampak dari proyeksi diplomasi kekuatan menengah sebagai target Rencana Strategis Renstra Kementerian Luar Negeri 2015–2019 dan 2020–2024, yaitu memperbesar kontribusi dan meningkatkan peran global sebagai kekuatan menengah untuk mewujudkan dan menjaga perdamaian dan keamanan dunia serta kemakmuran bersama. Peran ini menjadi semakin penting, terutama di tengah ketidakpastian situasi keamanan dan ekonomi Ganewati, kebangkitan politik luar negeri Indonesia sebagai negara menengah pada masa SBY dan Jokowi dapat dilihat dari dua hal, yakni mempromosikan demokrasi, hak asasi manusia HAM, Islam, dan negara kepulauan serta merespons ketidakpastian lingkungan dan Jokowi membangun citra Indonesia sebagai negara demokratis, peduli HAM dan memiliki corak Islam yang sisi lain, dalam menjaga keamanan regional, pemerintahan SBY dan Jokowi memiliki pandangan yang sama tentang pentingnya membangun ekosistem perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan di juga kerap membagikan pengalaman demokrasi di tingkat bilateral, regional dan internasional. Sebagai contoh, Indonesia mempromosikan demokrasi dalam kasus tingkat regional, Indonesia menginisiasi dan memasukkan kerja sama regional untuk mempromosikan demokrasi, perlindungan HAM dan tata kelola pemerintahan yang baik di ASEAN Political Security Community dan Piagam itu, Indonesia juga menunjukkan kepemimpinannya pada tingkat multilateral dengan melembagakan norma demokrasi dan HAM melalui Bali Democracy disampaikan Presiden Republik Indonesia Jokowi, Indonesia terus memegang komitmennya untuk memajukan demokrasi dan HAM, baik pada level kawasan maupun itu, Bali Democracy Forum menjadi forum antarpemerintah untuk berbagi perspektif mengenai demokrasi tanpa saling menyalahkan dan bertukar praktik terbaik dalam memperkokoh demokrasi dan mengelola tantangan dalam mewujudkan Democracy Forum merupakan forum kerja sama tahunan negara-negara demokrasi di Asia yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas demokrasi dan institusi demokrasi melalui diskusi dari solusi pandemiDiplomasi Indonesia sebagai negara kekuatan menengah memiliki karakter utama menjembatani berbagai perbedaan dan menjadi bagian dari menuturkan Indonesia terus berusaha membangun koalisi untuk memperkuat paradigma kerja sama yang saling menguntungkan dan berkeadilan. Karakter dan peran tersebut semakin terlihat di tengah meningkatnya rivalitas dan sikap proteksionisme yang terjadi, bahkan selama pandemi sangat aktif mendukung upaya penanganan pandemi global dan secara konsisten memperjuangkan prinsip vaksin sebagai barang umum dengan akses setara, aman dan harga juga menginisiasi resolusi tentang penguatan ketahanan kesehatan global di Perserikatan Bangsa-bangsa PBB di tengah pandemi COVID-19 yang melanda resolusi yang disahkan PBB tersebut adalah Global Solidarity to fight COVID-19; Global Health and Foreign Policy Strengthening Health System Resilience through Affordable Healthcare for All; dan International cooperation to address challenges faced by seafarers as a result of the COVID-19 pandemic to support global supply Health and Foreign Policy Strengthening Health System Resilience through Affordable Healthcare for All menekankan pentingnya layanan kesehatan yang mudah diakses dan terjangkau untuk memperkuat sistem ketahanan kesehatan Indonesia itu adalah bentuk nyata tindak lanjut dari pernyataan Presiden RI Jokowi saat pidato di Sidang Majelis Umum Ke-75 PBB yang menekankan pentingnya kolaborasi dan kepemimpinan kolektif global dalam menangani itu, dalam menunjukkan komitmen untuk lebih berkontribusi bagi perdamaian dan isu kemanusiaan dunia, sebelum akhir 2019, Indonesia telah meluncurkan Indonesian-AID, yaitu dana kerja sama terus berupaya menjadi bagian dari solusi dunia untuk merealisasikan langkah-langkah praktis dalam mendorong kehidupan dunia yang damai, adil, dan sejahtera untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat juga Muhaimin Iskandar usulkan NU dan Muhammadiyah jadi raih Nobel Perdamaian 2022 Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Bagaimana Perdamaian Abadi Dan Keadilan Sosial Dapat Diciptakan?; Indonesia adalah negara didikan atas Ide Republik [Res Publica] dimana salah satu hal penting adalah tentang perdamaian dunia telah diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Salah satu tujuan nasional ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan bunyi Pembukaan UUD 1945 alinea 4 selengkapnya dikutip adalah Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusun lah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat "Perdamaian" adalah konsep tentang keadaan ideal terkait kebahagiaan, kebebasan, dan kedamaian antara semua orang. Untuk mewujudkannya diperlulan tata hukum internasional dan kebijakan negara yang kondusif, kerja sama antar bangsa, dan antar warga negara serta menghindarkan konflik kekerasan dan perang antar mereka,"Apa dasar hukum yang harus dimilikinya jika melihat isi aliena Pembukaan UUD 1945? Bagaimana Anda menegakkan hukum internasional dan memastikan kedaulatan semua negara? Risalah perdamaian gagasan filsuf Kant On Perpetual Peace benar-benar revolusioner sebelum itu tidak ada negara perdamaian resmi, hanya serangkaian perjanjian gencatan senjata. Filsuf Immanuel Kant mengakui keadaan alami umat manusia adalah perang dan perdamaian harus secara aktif diwujudkan dan dijamin. Dalam risalahnya, ia menetapkan larangan dan perintah dalam beberapa pasal hukum yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan ini. Tidak sampai sekitar 100 tahun kemudian sebuah organisasi berdasarkan ide Kant diciptakan Liga Bangsa-Bangsa, yang digantikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah Perang Dunia Kedua. Risalah Kant sangat penting bagi filsafat hukum dan gerakan perdamaian. Pada teks Perpetual Peace Immanuel Kant menerapkan filosofi moralnya pada politik. Kant menerbitkan risalah perdamaiannya pada September 1795, tak lama setelah perdamaian Basel yang terpisah antara Prusia dan Prancis. Dalam bentuk perjanjian, itu meletakkan kondisi untuk perdamaian abadi. Alih-alih gencatan senjata, perdamaian sejati harus dicapai, yang tidak mencakup persiapan apa pun untuk perang lain. Negara tidak boleh diberikan dan diwarisi seperti hal-hal; tentara tetap harus dihapuskan. Tidak ada negara yang boleh ikut campur dalam pemerintahan negara lain atau meminjam dari mereka untuk peti perangnya. Metode perang yang tidak terhormat pembunuhan, pengkhianatan, spionase, dll. harus dihindari jika tidak, ada risiko metode tersebut akan digunakan di masa damai. Sebuah perdamaian abadi hanya dapat dibangun melalui aliansi perdamaian antara negara-negara republik tercerahkan. Anggota suatu bangsa harus dijamin "hak untuk mengunjungi" wilayah orang lain. Kant takut akan sensor Prusia, jadi Kant mengucapkannya dengan hati-hati dan tidak menerbitkan risalah perdamaian di tengah perang koalisi. Akhirnya Reaksi internasional sangat sensasional Perdamaian Abadi harus dicetak ulang dan diterjemahkan dengan cepat dan berulang kali. Dan ide Kant dimasukkan dalam Piagam ada perjanjian damai yang layak disebut jika itu dilakukan hanya untuk diam-diam merencanakan perang baru. Dalam kasus seperti itu, seseorang tidak dapat berbicara tentang perdamaian, hanya tentang gencatan senjata. Perdamaian berarti penghentian semua permusuhan. Istilah "perdamaian abadi" secara tegas merupakan pleonasme mengungkapkan fakta setiap perdamaian harus dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa syarat. Bahkan setelah waktu yang lama tanpa pertempuran, seseorang seharusnya tidak dapat menyebutkan alasan perang sebelumnya lagi; baik sebagai bupati, gubernur, menteri, perdana meterei, presiden. Perdamaian bukanlah keadaan alami di antara manusia. Sekalipun permusuhan mungkin tidak segera meletus, selalu ada risiko permusuhan akan berkembang. Tidak peduli seberapa besar atau kecil suatu negara Itu tidak boleh diperoleh oleh negara lain mana pun melalui pertukaran, pembelian, sumbangan atau warisan. Negara bukan milik. Mereka terdiri dari sekelompok orang, sebuah masyarakat yang tidak dapat dilewati seperti kargo umum acak. Itu berarti memperbaharui negara dan memutuskan akar-akar masyarakat yang tinggal di sana. Negara memiliki kedaulatan dan mewakili "manusia bermoral." Sejarah Eropa menunjukkan keluhan apa yang dapat muncul ketika negara "menikah" dan penentuan nasib sendiri mereka ditukar melalui aliansi keluarga. Pasukan tidak boleh dipinjamkan ke negara lain kecuali ada musuh bersama. Demi perdamaian, seharusnya tidak ada lagi tentara bersenjata permanen. Ini memprovokasi negara-negara lain untuk mempersenjatai diri, karena mereka melihat agresor potensial. Hasilnya bisa menjadi perlombaan senjata. Cepat atau lambat biaya persenjataan akan menjadi sangat tinggi sehingga perang agresif tampaknya tak terelakkan. Situasinya berbeda dengan latihan militer reguler untuk seluruh penduduk ini berfungsi dengan cara yang berarti untuk mempertahankan tanah air dan diperbolehkan. Ada tiga kekuatan di negara bagian kekuatan tentara, kekuatan federal dan kekuatan uang. Jika salah satu dari mereka menjadi terlalu besar, itu menimbulkan kecurigaan negara-negara lain, yang takut akan perang agresif. Kekuatan uang adalah yang paling berbahaya karena ukurannya sulit dipastikan dari apa-apa bagi pemerintah untuk meminjam dari luar. Tapi ini seharusnya hanya melayani ekonomi negara, yaitu menimbun, mengembangkan negara, membangun pemukiman baru, dll. Siapa pun yang memiliki hutang untuk persenjataan militer merencanakan perang terlebih dahulu. Karena jika pinjaman terus bertambah besar dan pembayarannya menjadi semakin sulit, negara biasanya tidak punya pilihan selain menyerang negara pemberi pinjaman dan dengan kejam "melunasi" utangnya. Sayangnya, sudah menjadi sifat manusia untuk melakukan ini, terutama dalam hal mempertahankan kekuasaan. Oleh karena itu, rintangan besar dalam perjalanan menuju perdamaian abadi ini harus disingkirkan oleh hukum dalam segala ada campur tangan negara ada alasan mengapa satu negara harus melanggar kedaulatan negara lain, bahkan ketika negara tersebut terpecah oleh perselisihan internal dan perang saudara terjadi kemudian. Selama perjuangan internal belum diputuskan, tidak ada negara lain yang boleh ikut campur dalam konflik ini. Ini akan mengancam negara-negara lain, karena secara fundamental akan mempertanyakan otonomi mereka. 1 2 Lihat Kebijakan Selengkapnya